|

Bupati Maluku Tengah Melecehkan Hak Masyarakat Adat Negeri Sameth

Oleh:
Dominggus Tahya
(Anak Adat Negeri Sameth)

20140806_161258

Dominggus Tahya (Anak Adat Negeri Sameth)

Sebelum jadi Bupati, Abua Tuasikal SH adalah Seorang Praktisi Hukum yang punya nama besar di Maluku dan kemudian hijrah ke Jakarta. Bersamaan dengan bergulirnya waktu, Beliau kemudian dipercayakan menjadi Bupati di Kabupaten Maluku Tengah. Sejuta ekspektasipun bermunculan bahwa Kabupaten ini akan lebih baik, dan maju dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lainya; ekspektasi itupun gugur karena Bupati yang penuh pengalaman dalam dunia Hukum malah telah membuat kegaduhan bukan hanya politik tetapi juga kegaduhan hukum dan kegaduhan tatanan adat karena kebijakan yang salah dan keliru dalam melantik Raja Negeri Sameth. Nama besar malang melintang dalam dunia Hukum tidak berbanding lurus dengan kebijakannya ketika menjadi Bupati, sebagai masyarakat yang mendukungnya saat proses menjadi Bupati kami menyesal dan salah dalam menentukan pilihan kepada Beliau. Baiknya saya menjelaskan mekanisme atau aturan yang dibuat oleh Bupati sendiri yang disetujui di DPRD sebagai Peraturan Daerah secara sadar telah dilanggar oleh Bupati.

Pelantikan Raja berdasarkan adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Pemusyawaratan Negeri; yang dipedomani berdasarkan Peraturan Pemerintah Propinsi Maluku No 14 tahun 2005, mestinya dilalukan melalui sebuah proses musyawarah adat dengan memperhatikan nilai-nilai dan tatanan kehidupan masyarakat adat yang berlaku di suatu negeri adat tanpa mengabaikan norma-norma hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses tersebut mesti diawali dengan Pembentukan Kepengurusan Saniri Negeri yang dimulai dari: Musyawarah mata rumah untuk Menetapkan Kepala Soa, kemudian musyawarah Soa untuk Menetapkan Perwakilan Soa dalam Kepengurusan Saniri Negeri, selanjutnya Kepengurusan Saniri Negeri disampaikan kepada Camat untuk dilanjutkan kepada Bupati guna diproses Surat Keputusan. Proses berikutnya Saniri Negeri membentuk Panitian Pemilihan Raja, dilanjutkan Pemilihan Raja, dan hasil pemilihan Raja disampaikan kepada Camat untuk dilanjutkan kepada Bupati selaku kepala daerah guna diproses Surat Keputusan dan Pelantikannya terhadap raja terpilih.

Ternyata proses atau mekanisme dengan memperhatikan Tatanan Adat yang berlaku di Negeri Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tersebut telah diabaikan Bupati Maluku Tengah (Abua Tuasikal, SH) dan Benjamin Rieuwpassa, karena pada tanggal 14 Maret 2015 Bupati Maluku Tengah melantik Benjamin Rieuwpassa sebagai Raja Negeri Sameth Periode 2015-2021 di Kantor Bupati Maluku Tengah tanpa melalui proses adat yang berlaku sejak turun temurun di Negeri Sameth. Tindakan Bupati Maluku Tengah dan Benjamin Rieuwpassa dinilai telah melecehkan hak-hak Masyarakat Adat Negeri Sameth, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang dianggap melacehkan tatanan adat, menurut hemat saya perlu dilihat sebagai tindakan melecehkan dan mematikan karya-karya monumental Para Leluhur di Negeri Sameth, terutama nilai musyawarh untuk mufakat. Padahal sepengetahuan saya, Bupati Maluku Tengah adalah Anak Adat Negeri Pelauw yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Adat. Namun faktanya Beliau (Abua Tuasikal, SH) dan Benjamin Rieuwpassa telah melecahkan hak-hak Masyarakat Adat Negeri Sameth. Kata Orang Tua-Tua di Kepulauan Lease: “Jika Seseorang Tahu Tatanan Adat Tetapi dengan Sengaja Melanggar Tatanan Adat maka orang tersebut dapat dikatakan tidak tahu adat”. Ungkapan diatas lebih cocok disandingkan kepada dua pejabat tersebut dengan falsafah lokal orang Maluku bahwa “Siapa yang meludah ke langit, sama seperti ia mengotori dirinya sendiri.

Menurut hemat saya Pelantikan Benjamin Rieuwpassa oleh Bupati Maluku Tengah mengindikasikan Bupati Maluku Tengah telah meletakan Bom Waktu untuk Kehancuran Negeri Sameth; baik Kerukunan Hidup Masyarakat Negeri Sameth maupun Pembangunan Negeri Sameth di berbagai aspek; sehingga Bupati Maluku Tengah dan Benjamin Rieuwpassa dapat dinilai sebagai penghancur Negeri Sameth. Mencermati perkembangan di Negeri Sameth Pasca Pelantikan Benjamin Rieuwpassa hingga saat ini menunjukkan bahwa pernyataan saya di atas telah menunjukkan tanda-tanda kebenarannya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut: (1) Sebagain Besar Masyarakat Adat Negeri Sameth tidak mengakui Benjamin Rieuwpassa sebagai Raja Negeri Sameth karena Pelantikannya Mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat Negeri Sameth, Cacat Hukum karena melalui sebuah Proses yang salah, dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat juga menilai bahwa Benjamin bukan Menjadi Raja bagi Masyarakat Negeri Sameth tetapi Menjadi Raja bagi Bupati Maluku Tengah; (2) Telah terjadi pertikaian antara masyarakat; dan antara masyarakat dengan Benjamin Rieuwpassa karena ulah Benjamin Rieuwpassa dan beberapa kroninya.

Pelantikan Benjamin Rieuwpassa Cacat Hukum
Pelantikan Benjamin Rieuwpassa oleh Bupati Maluku Tengah Pada Tanggal 14 Maret 2015 di Kantor Bupati Maluku Tengah Catat Hukum karena Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Tatanan Adat Istiadat di Negeri Sameth. Adapun Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah yang dilanggar adalah sebagai berikut:
1. PERDA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri Pasal 6 ayat (2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, harus memenuhi persyaratan ……. (d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat; (e) Berusia paling rendah 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun. Saudara Berjamin Rieuwpassa hanya memiliki Ijasah Sekolah Rakyat (SR), setara dengan Sekolah Dasar (SD). Usia Saudara Berjamin Rieuwpassa saat dilantik adalah 63 Tahun 8 Bulan.
2. PERDA Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
3. PERDA Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Pemusyawaratan Negeri.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Bupati Maluku Tengah untuk segera membatalkan/mencabut Surat Keputusannya Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth atas nama Saudara Benjamin Rieuwpassa. Kami juga akan menempuh berbagai jalur untuk menyatakan kebenaran dan mendapatkan keadilan atas setiap pelanggaran terstuktur yang dilakukan oleh Saudara Benjamin Rieuwpassa, 4 orang Saniri Negeri Sameth Purnabakti, Kabag Pemerintahan Setda Maluku Tengah, dan Bupati Maluku Tengah.

Lewat kesempatan ini juga saya menghimbau saudara-saudaraku Masyarakat Adat Negeri Sameth untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Negeri Sameth; Jangan Terprovokasi oleh ulah Benjamin Riruwpassa dan Kroninya. Bagi Seluruh Masyarakat Adat Negeri Sameth dimana saja berada marilah kita satukan tekad kita untuk memberantas pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh Saudara Benjamin Rieuwpassa, 4 orang Saniri Negeri Sameth Purnabakti, Kabag Pemerintahan Setda Maluku Tengah dan Bupati Maluku Tengah karena “Kebenaran Tidak Akan Pernah Terkalahkan”.
Kami Masyarat Adat Negeri Sameth juga mintakan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Camat Pulau Haruku, Kapolsek Pulau Haruku, Seluruh Persekutuan Masyarakat Adat di Provinsi Maluku, KNPI Provinsi Maluku, serta Seluruh OKP, LSM, dan Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Provinsi Maluku untuk membantu kami memberatas pelanggaran testruktur yang dilakukan oleh Saudara Benjamin Rieuwpassa, 4 orang Saniri Negeri Sameth Purnabakti, Kabag Pemerintahan Setda Maluku Tengah, dan Bupati Maluku Tengah terkait pelantikan Saudara Benjamin Rieuwpassa sebagai Raja Negeri Sameth Periode 2015-2021.
Kami juga meminta seluruh pihak untuk melakukan pengawasan terhadap setiap Produk Hukum dan Kebijakan yang dikeluarkan Bupati Maluku Tengah dan Jajarannya; karena bagi kami persalahan yang menimpa Masyarakat Adat Negeri Sameth merupakan pintu masuk untuk melihak kemungkinan pelanggaran- pelangaran lainnya yang dilakukan Bupati Maluku Tengah dan Jajarannya.

rental mobil ambon

iklan

Short URL: http://malukuonline.co.id/?p=6264

Posted by on Apr 9 2015. Filed under artikeL, budaya, Maluku. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
iklan300x50
iklan300x350 ----------------------------------- iklan300x350

Recently Commented