|

Bupati Maluku Tengah Buat Keribuatn Hukum & Pemerintahan

BUPATI MALUKU TENGAH
BUAT KERIBUTAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN
(Sebuah Catatan Kritikal atas Kebijakan Pengangkatan Kembali Penjabat
Negeri Ameth Kecamatan Teon Nila Serua)

Oleh: Samuel Patra Ritiauw, S.Pd.,M.Pd
Pemerhati Masalah Pendidikan dan Sosial di Maluku

Topik salah satu surat kabar terkemuka di Kota Ambon beberapa hari lalu menjelaskan pernyataan yang dikemukakan oleh wakil Bupati Maluku Tenggah MarlatuL. Leleury, SE yang menyatakan bahwa seorang pemimpin negeri harus bisa menjadi teladan. Pernyataan ini jelas menunjukan kepemimpinan di Kabupaten Maluku Tengah yang di nahkodai oleh Bapak Abua Tuasikal, SH yang menginginkan agar setiap pemimpin (pejabat) di negeri-negeri (desa) di wilayah Maluku Tengah harus dapat menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakatnya, menjadi panutan, dan surih teladan. Namun pernyataan tersebut hanyalah retorika belaka, dimana sangat bertolak belakang dengan realita yang terjadi pada negeri-negeri yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu contohnya adalah Negeri Ameth di Kecamatan Teon Nila Serua.

Negeri Ameth dipimpin oleh Hendrek Lakotani melalui pemilihan demokratis di tahun 2003, namun sampai dengan masa akhir jabatanpada tahun 2009 yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri atau berhenti dalam jabatan sebagai Raja Negeri Ameth. Berdasarkan data yang kami peroleh diduga, dari tahun 2009-2015 saudara Hendrek Lakotani melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tidak secara sah yaitu tidak mendapat SK sebagai penjabat Pemerintahan Negeri karena terjadi kongkalikong dengan oknum pejabat pemerintaahan, kemudian pada tahuan 2015tepatnya bulan Agustus,Hendrek Lakotani kembali diangkat sebagai penjabat di Negeri Ameth dengan SK Bupati Maluku Tengah. Fakta-fakta ini, sesungguhnya telah menimbulakan keresehan ditengah masyarakat negeri Ameth, diakibatkan karena pengelolan sistem pemerintahan yang tidak profesional, oleh Pemda Kabupaten Maluku tengah yang dipimpin Abua Tuasikal sebagai Bupati dan Marlatu Leleury sebagai Wakil Bupati.

Realitas ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati yang saya introduksi diawal tulisan ini. Karena kekeliruan dan ketelodoran serta ketidak profesionalan yang dilakukan,itulah kemudian melahirkan Raja Negeri Ameth HENDREK LAKOTANI YANG TELAH MEMERINTAH SELAMA 13 TAHUNDAN MENIMBULKAN SEGELUMIT PERMASALAHAN YANG SANGAT SERIUS DAN MERUSAK TATANAN, SENDI-SENDI KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKAT NEGERI AMETH.Ada sejumlah pertanyaan yang kemudian muncul di kalangan masyarakat diantaranya:

1. Apakah Bapak Bupati Maluku Tengah Memahami aturan hukum yang berlaku atau tidak terutama yang berkaitan dengan proses, pemilihan sampai pada pelantikan seorang raja negeri sesuai amanat perdamalteng No. 01 dan 03 tahun 2006 ??
2. Apakah dari sisi etika dan moral hukum, pengangkatan penjabat berulang-ulang itu diperkenankan??. Padahal masyarakat tidak menginginkan hal tersebut.
3. Apakah Perda mengijinkan seorang Raja/Penjabat dapat memerintah selama 13 Tahun??
4. Dimanakah peran DPRD Kabupaten Maluku Tengah selama ini dalam menyikapi permasalahan tersebut??
Kerancuan ini yang membuat kami semakin bingung, dan dapat disimpulkan bahwa Bapak Bupati Maluku Tengah tidak berpihak kepada rakyat.

Masyarakat Negeri Ameth telah memperjuangkan keinginannya melalui Saniri negeri guna mencari solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah di atas, dengan menyurati secara resmi kepada Bapak Bupati yang terdiri dari beberapa butir dan intinya “Meminta Bapak Bupati mengirimkan karteker dari kantor bupati yang netral, sehingga penetapan mata rumah perintah dapat berjalan sesuai dengan amanat Perda No. 01 Tahun 2006 dan Perda No. 03 Tahun 2006. Pertimbangan ini disampaikan karena Penjabat Negeri Ameth Juga memiliki kepentingan untuk menetapkan mata rumah Lakotani sebagai mata rumah perintah, padahal dengan jelas kalau dikaji dari sisi sejarah dan beberapa buku sumber pada Zaman belanda memperlihatkan bahwa yang berhak memerintah di Negeri Ameth adalah Mata Rumah Aulele. Tapi sayangnya BAPAK BUPATI lebih memilih untuk melantik HENDREK LAKOTANI sebagai Penjabat Negeri Ameth yang nyata-nyata tidak disukai oleh masyarakat Ameth. Hal ini bagi kami Bupati telah mengabaikan keinginan masyarakat Negeri Ameth. Ada apa pa Bupati?

Penolakan terhadap Penjabat Negeri Ameth bukanlah tidak beralasan, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan tugas Penjabat Negeri Ameth, ternyata ditemukan beberapa kasus diantaranya; dugaan Penjualan tanah Negeri tanpa sepengetahuan Saniri Negeri, padahal sesuai hasil kesepakatan rapat dengan Saniri Negeri Ameth hanyalah disewa, namun kenyataannya, tanah yang awalnya dibangun Pos Kamling oleh TNI melalui program ABRI MASUK DESA (AMD) telah dijual kepada masyarakat.Selian itu, hal yang sangat memalukan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat Negeri Ameth adalah, yang bersangkutan terlibat dalam Penyalah Gunaan Dana PNPM Mandiri yang dikelola oleh Kecamatan TNS yang diperkirakan sekitar 1 Milyar rupiah.Padahal dana tersebut diperuntukan untuk usaha-usaha produktifdari warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat kami malu dan menyatakan sikap tidak percaya kepada pemimpin seperti ini. Apalagi kasus ini telah ditangani oleh pihak Kajaksaan Negeri Masohi yang kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik Maluku dalam salah satu surat kabar di Kota Ambon, namun apa yang terjadi masalah tersebut seperti hilang di telan oleh Bumi Pamahanunusa. Berkaitan dengan kasus tersebut, menurut informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya yang bersangkutan membawa cengkih hasil pembelian untuk dijual ke pasar Masohi, tetapi berkat kerja keras dari Masyarakat Negeri Ameth yang langsung menghubungi pihak kepolisian dan kejaksaan di masohi, sehingga hasil penjualannya disita langsung oleh Negara.

Penolakan terhadap Penjabat Negeri Ameth oleh masyarakat, telah disampaikan secara langsung kepada Bapak Bupati pada dua Pertemuan terpisih, Bapak Asisten 1, Biro Hukum Kabupaten Maluku Tengah, Biro Pemerintahan Kabupaten Malteng, dan Kepala Kecamatan TNS dengan pertimbangan yakni: Kami membutuhkan karteker dari kantor bupati yang netral, sehingga proses pemilihan kepala pemerintahan negeri dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 01 tahun 2006 tentang “Negeri” dan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2006 tentang “Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri”, yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah. Padahal yang terjadi adalah Kepala Kecamatan TNS tetap mengusulkan Hendrek Lakotani sebagai penjabat Negeri Ameth dan disetujiai Oleh Bupati Melalui Pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2016. Oleh karena itu, maka “Jangan salahkan kami Bapak Bupati, ketika masalah di negeri kami semakin kompleks” dan secara sadar Bapak Bupati telah meletakan potensi konflik yang sudah pasti akan mengarah pada konflik antar masyarakat di Negeri Ameth Kecamatan Teon Nilai Serua.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka jika saya mempergunakan pendekatan Michael Todaro dalam Buku Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, maka jelas terlihat suatu likaran setan yang harus disikapi dengan serius oleh para penggiat ANTI KORUPSI DI MALUKU/KPK dengan pertanyaan praduga bahwa adaKETERKAITAN ANTARA KASUS PNPM MANDIRI KECAMATAN TNS DENGAN PENJABAT NEGERI AMETH, DAN KEPALA KECAMATAN TEON NILA SERUA.
Dengan catatan kritis ini kami berharap Bupati Malteng dan aparatur-aparatur pemerintahan terkait dapat menyikapi dan bertindak sesuai hukum yang berlaku. Doa saya bahkan seluruh masyarakat Negeri Ameth semoga Kabupaten Maluku Tengah samakin baik kedepan sesuai dengan moto yang dimilikinya.

samuel

Samuel Patra Ritiauw, S.Pd.,M.Pd
Pemerhati Masalah Pendidikan dan Sosial di Maluku

rental mobil ambon

iklan

Short URL: http://malukuonline.co.id/?p=6696

Posted by on Nov 11 2016. Filed under artikeL, berita terbaru. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
iklan300x50
iklan300x350 ----------------------------------- iklan300x350

Recently Commented